- Data Belum dimanfaatkan maksimal dalam pengelolaan negara
inilah fakta yang terjadi di indonesia, perlu dipertanyakan memang mengenai keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan data. Data merupakan hal yang penting yang sifatnya valid. sangat disayangkan memang sepertinya pemerintah kita terkesan cuek akan pemanfaatan data ini padahal ini sifatnya vital. malah ada beberapa kasus dimana data penting negara tersebut sengaja dibuat seolah-olah tidak ada atau dengan kata lain dengan sengaja dihilangkan. miris memang, tetapi itulah fakta yang terjadi di indonesia saat ini dimana kebobrokan pemerintah yang semakin menjadi-jadi tanpa ada tindakan yang tegas. bagaimana negara ini bisa maju bila pengelolaan datanya saja amburadul. ini merupakan sebab dimana pembangunan negara ini tidak maju. Data adalah hal yang sangat penting yang menunjang kemajuan seluruh sektor pemerintahan yang ada. apabila pemanfaatan data saja belum maksimal dalam pengelolaan negara, bagaimana dengan kelancaran pengelolaan negara itu sendiri?. hanya pemerintahlah yang tahu jawabannya. Pemerintah seharusnya benar-benar serius dalam menangani hal ini bila ingin pengelolaan pemerintahan menjadi baik, dibutuhkan juga suatu tindakan tegas oleh pemerintah/aparat hukum Negara bila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan data negara ini. Tindaklah dengan tegas pelaku-pelaku pelanggaran hukum tersebut malah apabila kasusnya tergolong berat, kalau perlu dijatuhi hukuman mati. Memang terkesan sadis, tapi bila indonesia ingin maju, ya harus tegas. Saya berharap pengelolaan data negara yang maksimal dapat benar-benar membantu pemerintah dalam pembangunan/pengelolaan negara dengan catatan tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data negara. saya yakin apabila pemerintah serius dalam menangani hal ini, maka bukan mustahil indonesia dapat berkembang pesat melebihi negara-negara lain di Asean.
- Data-data kependudukan, sumber daya potensi, perekonomian dsb. belum diorganisasikan secara rapi.
Saya 100% setuju mengenai argumen diatas, bagaimana tidak, lihat saja bagaimana jalannya pengelolaan negara saat ini, bahkan orang awam pun tahu bahwa pengelolaan negara ini sangat acak adul. padahal seperti data kependudukan, ini merupakan data yang sifatnya sangat penting dalam pengelolaan negara dan ini merupakan inti dari pengelolaan negara menurut saya, mengapa saya katakan demikian, karena faktanya dengan jumlah penduduk yang hampir 260 juta jiwa, tidak 100% semua datanya bersifat valid. kita dapat mengambil contoh kecil dari kegunaan pemanfaatan data-data kependudukan yang baik, yaitu mengenai pendapatan negara yang berasal dari pajak. bagaimana pajak dapat benar-benar berjalan baik, bila pengelolaan data kependudukannya saja tidak valid. dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, indonesia dapat memiliki pendapatan negara dari hasil pajak perorangan dan ini jumlahnya bukan sedikit. ini baru dari data kependudukan saja, belum data yang lain seperti data sumber daya potensi, perekonomian dan lain-lain. saya pesimis apabila pemerintah terus melakukan hal ini dengan buruk, maka tidak mungkin pemerintahan indonesia dapat berjalan secara terorganisir dan baik.
Saturday, August 21, 2010
Pengelolaan SI Nasional
- Dikelola oleh setiap departemen dengan anggaran yang memadai
Saya hampir setuju dengan argumen diatas karena, menurut saya apabila setiap departemen yang ada indonesia diberi kepercayaan untuk mengelola SI Nas,maka tentu saja Sistem Informasi Nasional di indonesia ini akan berjalan sangat baik, apalagi dengan anggaran yang memadai di setiap departemen, namun saya kira ini juga tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada pengawasan yang ketat mengenai anggaran pengelolaan Sistem Informasi nasional yang diberikan kepada masing-masing Departemen. Seperti yang kita tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa selalu saja ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam penggunaan anggaran untuk mengelola Sistem Informasi Nasional yang ada di setiap departemen ini harus benar-benar diawasi. Tindak-tindak korupsi inilah yang banyak menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat lambat untuk berkembang dan itu juga berdampak kepada Pengelolaan Sistem Informasi nasional. Yang terjadi saat ini dalam pengelolaan Sistem Informasi nasional yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian dimandatkan untuk setiap Departemen untuk mengelolanya sangat tidak sungguh-sungguh. Bagaimana tidak, dalam pengelolaan Sistem informasi yang dilakukan oleh setiap Departemen terkesan dibangun secara sporadis, Dananya sih sebetulnya ada, tapi yah kita semua taulah kemana hilangnya dana tersebut. Intinya adalah saya percaya bahwa setiap Departemen dapat mengelola Sistem Informasi Nasional dengan baik dengan catatan adanya pengawasan dari pihak terkait seperti BPK, KPK, dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Bila sudah tidak ada lagi praktek korupsi yang ada di Departemen-departemen pemerintah, saya memiliki keyakinan bahwa pengelolaan Sistem Informasi Nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan benar- benar dapat melayani masyarakat dan negara dengan baik.
- Pengelolaan SI Nasional dengan memberdayakan Biro Pusat Statistik (BPS)
Dalam Mengelola Sistem Informasi Nasional memang sepatutnya pemerintah juga memberdayakan Biro Pusat Statistik (BPS), hal ini dikarenakan BPS adalah lembaga negara yang memiliki banyak data-data negara, kita ambil contoh, Data kependudukan. Kita semua tahu bahwa indonesia memiliki penduduk dengan jumlah mencapai hampir 260 juta jiwa. Data kependudukan ini merupakan hal penting yang apabila benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pengelolaan Sistem informasi nasional, maka Sistem Informasi nasional akan benar-benar sangat berguna bagi negara maupun rakyat. Itu baru satu contoh. banyak data-data lain yang dimiliki oleh BPS seperti: Data Energi, Data Industri, Data kemiskinan, Data kesehatan, Data Keuangan, Data tanaman pangan, dan lain-lain. Nah dari beberapa data yang saya sebutkan diatas tadi, yang dimiliki oleh BPS, itu adalah data yang sifatnya sangat-sangat vital yang menyangkut seluruh sektor pembangunan indonesia dan oleh karena itu BPS merupakan lembaga negara yang capable dalam mengelola Sistem Informasi nasional. Dengan pengelolaan SI Nasional yang dikelola oleh setiap Departemen yang saling berkoordinasi dan juga dibantu oleh biro pusat Statistik (BPS), maka Penelolaan Sistem Informasi Nasional akan menjadi sangat baik dan sempurna.
Saya hampir setuju dengan argumen diatas karena, menurut saya apabila setiap departemen yang ada indonesia diberi kepercayaan untuk mengelola SI Nas,maka tentu saja Sistem Informasi Nasional di indonesia ini akan berjalan sangat baik, apalagi dengan anggaran yang memadai di setiap departemen, namun saya kira ini juga tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada pengawasan yang ketat mengenai anggaran pengelolaan Sistem Informasi nasional yang diberikan kepada masing-masing Departemen. Seperti yang kita tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa selalu saja ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam penggunaan anggaran untuk mengelola Sistem Informasi Nasional yang ada di setiap departemen ini harus benar-benar diawasi. Tindak-tindak korupsi inilah yang banyak menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat lambat untuk berkembang dan itu juga berdampak kepada Pengelolaan Sistem Informasi nasional. Yang terjadi saat ini dalam pengelolaan Sistem Informasi nasional yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian dimandatkan untuk setiap Departemen untuk mengelolanya sangat tidak sungguh-sungguh. Bagaimana tidak, dalam pengelolaan Sistem informasi yang dilakukan oleh setiap Departemen terkesan dibangun secara sporadis, Dananya sih sebetulnya ada, tapi yah kita semua taulah kemana hilangnya dana tersebut. Intinya adalah saya percaya bahwa setiap Departemen dapat mengelola Sistem Informasi Nasional dengan baik dengan catatan adanya pengawasan dari pihak terkait seperti BPK, KPK, dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Bila sudah tidak ada lagi praktek korupsi yang ada di Departemen-departemen pemerintah, saya memiliki keyakinan bahwa pengelolaan Sistem Informasi Nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan benar- benar dapat melayani masyarakat dan negara dengan baik.
- Pengelolaan SI Nasional dengan memberdayakan Biro Pusat Statistik (BPS)
Dalam Mengelola Sistem Informasi Nasional memang sepatutnya pemerintah juga memberdayakan Biro Pusat Statistik (BPS), hal ini dikarenakan BPS adalah lembaga negara yang memiliki banyak data-data negara, kita ambil contoh, Data kependudukan. Kita semua tahu bahwa indonesia memiliki penduduk dengan jumlah mencapai hampir 260 juta jiwa. Data kependudukan ini merupakan hal penting yang apabila benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pengelolaan Sistem informasi nasional, maka Sistem Informasi nasional akan benar-benar sangat berguna bagi negara maupun rakyat. Itu baru satu contoh. banyak data-data lain yang dimiliki oleh BPS seperti: Data Energi, Data Industri, Data kemiskinan, Data kesehatan, Data Keuangan, Data tanaman pangan, dan lain-lain. Nah dari beberapa data yang saya sebutkan diatas tadi, yang dimiliki oleh BPS, itu adalah data yang sifatnya sangat-sangat vital yang menyangkut seluruh sektor pembangunan indonesia dan oleh karena itu BPS merupakan lembaga negara yang capable dalam mengelola Sistem Informasi nasional. Dengan pengelolaan SI Nasional yang dikelola oleh setiap Departemen yang saling berkoordinasi dan juga dibantu oleh biro pusat Statistik (BPS), maka Penelolaan Sistem Informasi Nasional akan menjadi sangat baik dan sempurna.
Wednesday, August 18, 2010
Bila Presiden memberikan tanggung jawab kepada saya untuk membenahi Sistem Informasi Nasional dengan anggaran 1 triliyun
Wow, uang yang sangat banyak ya, hehehe, ok, apabila presiden memberikan tanggung jawab kepada saya(diberi kuasa penuh) untuk membenahi Sistem Informasi Nasional dengan anggaran "awal" 1 triliyun, mungkin ada beberapa langkah awal yang saya akan jalankan untuk membenahi SIN, tentu saya akan menjelaskan apa yang ada dalam pikiran saya(klo sedikit aneh maaf ya, hehehe). Ok,pertama-tama saya akan menemui menteri komunikasi dan informasi dengan agenda mendiskusikan sejauh mana ketersediaan sistem informasi di indonesia sejauh ini, kemudian mendiskusikan dengan menkominfo pihak-pihak mana saja yang harus diminta koordinasinya agar program pembenahan Sistem Informasi nasional ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, saya akan membuka tender pengadaan barang untuk seluruh keperluan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung Sistem informasi nasional berjalan baik, oh iya juga tidak lupa untuk berkoordinasi juga dengan KPK yang berperan mencegah maupun menindak tindak KKN, hehehe, karena sudah menjadi rahasia umum hampir seluruh proyek yang dijalankan pemerintah tidak lepas dari praktek KKN, jadi kalau sampai ada pelanggaran hukum bisa langsung segera ditindak, nah setelah seluruh alat-alat pendukung SIN telah lengkap semua, maka saya berkoordinasi juga dengan Mendagri dan meminta bantuannya untuk memanggil seluruh kepala daerah untuk memberikan sosialisasi tentang program pembenahan Sistem Informasi Nasional, setelah hal itu dilakukan, maka dengan sesegera mungkin dilakukan pemerataan jaringan internet di seluruh indonesia karena menurut saya, dengan adanya pemerataan jaringan ini maka rakyat bisa lebih mudah mendapat informasi yang akurat dan terpadu yang dikelola oleh pemerintah, lalu saya akan menyeleksi SDM yang capable untuk melakukan pengelolaan SIN ini, nah Data pertama yang saya kira sangat penting yaitu mengenai data kependudukan.Data yang lain bukannya tidak penting loh tapi mengingat penduduk indonesia itu sudah mencapai 250 juta jiwa lebih, maka dengan terkelolanya sistem informasi kependudukan nasional dengan baik maka mengelola data-data yang lain secara nasional akan menjadi lebih mudah, tapi ini jg tidak lepas dari koordinasi dengan mendagri ya, yang kemudian saya akan memerintahkan tim yang sudah saya seleksi untuk mengelola SIN ini untuk membuatkan sistem informasi tentang kependudukan yang nantinya akan sangat berguna untuk menyimpan dan menyediakan data seluruh warga negara yang dikelola secara nasional secara detail, detail yang saya maksud disini adalah data setiap individu warga negara bersifat valid dan yang sebenar-benarnya dan didalamnya terdapat data warga negara yang berisi data diri seperti tempat tgl lahir dan lain2. Maka dengan terkelolanya data kependudukan secara nasional ini dengan baik maka udah ngga ada lagi tuh yang namanya orang punya KTP lebih dari satu, karena data dirinya sudah valid dan terdaftar secara nasional, mmhhmm, lalu saya akan meminta tim saya tadi untuk membuatkan sistem informasi untuk seluruh departemen yang bersifat nasional baik data maupun pelayanannya, tidak semua data akan tershare secara nasional tentunya, saya akan memberikan pengecualian kepada departemen pertahanan karena, ini merupakan data negara yang sifatnya sangat rahasia, bisa gawat apabila data ini sampai tershare ke seluruh warga negara, jadi sistem informasi yang dimiliki oleh DEPHAN hanya bisa diakses secara terbatas dan hanya untuk orang yang berkepentingan di bidang pertahanan itu sendiri, apabila semua hal diatas telah berjalan dengan baik, maka saya akan meminta bantuan kepada menkumham yang juga dikoordinasikan dengan DPR untuk dibuatkan undang-undang mengenai data, hal ini saya rasa sangat penting karena semakin data itu terkelola dengan baik maka semakin besar pula kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggunya. Saya rasa itulah yang akan saya lakukan apabila Presiden memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola Sistem Informasi Nasional. hal-hal diatas merupakan pemikiran yang ada dibenak saya, jadi kalau kurang perfect ya mohon maaf deh namanya juga pemikiran sendiri, tentunya setiap orang mempunyai pemikirang yang beda-beda kan, hehe.
Tuesday, August 17, 2010
Pendapat tentang "sistem informasi nasional"
Yah, sekarang jaman sudah semakin canggih, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini, sehingga penyajian informasi dibidang pemerintahan juga sudah dapat dilakukan secara elektronis.Indonesia sebagai suatu negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sedemikian besar, sangat membutuhkan manajemen pemerintahan yang handal guna mengelola setiap sumberdaya yang dimiliki guna dimanfaatkan se-optimal mungkin agar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat dan negara Republik Indonesia. Dan dalam rangka pengelolaan negara,pengambilan keputusan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang
tinggi. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang pemerintahan dan terkesan tidak menentu atau dengan kata lain bisa kita sebut secara sporadis. hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang berdiri secara sendiri-sendiri. Sistem yang terbentuk secara sendiri-sendiri tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri.Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan redudansi data. Dimana akan membawa akibat kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan hal ini juga akan membawa akibat kepada berkurangnya efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
Dalam membangun suatu SIN yang ideal terdapat beberapa poin penting utama yang menunjang berjalannya Sistem Informasi Nasional yang baik dan
layak,berikut adalah beberapa poin penting yang menunjang berjalannya Sistem Informasi Nasional tersebut dengan baik:
1. Integrasi Sistem
Integrasi Sistem sebagai poin utama dalam penyusunan Sistem Informasi Nasional, menjadi kata kunci utama yang akan mendasari kerangka konseptual konsepsi pengembangan SISFONAS.Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun aplikasi. Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem menggunakan platform yang sama, melainkan bekerja sama secara simultan dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar belakang platform yang berbeda.
2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data – data primer yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain yang membutuhkan data serupa.Dengan data yang terstruktur dengan baik, diharapkan informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.
3.Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem Informasi Nasional.Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru yang lahir hampir setiap hari.Hal itu menjadi perhatian utama dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.
4.Aksesibilitas yang Tinggi
Aksesibilitas menjadi permasalah utama yang harus mendapat perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dapat saling
berkomunikasi, dan ini sangat diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia.
5 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang masih terbatas (Digital Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional yang ideal, perlu didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang luas.Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan kesenjangan digital (digital divide) yang besar,membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara tajam yang kemudian terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan – pedesaan.
6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik.Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Dukungan legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat pengembagan sistem secara ideal akan tercapai secara maksimal.
saya memiliki keyakinan yang sangat tinggi apabila pemerintah menjalankan 6 poin tersebut dengan baik, maka bukan hal yang mustahil indonesia akan menjadi negara besar yang memiliki Sistem Informasi Nasional yang sangat canggih dan merata di seluruh wilayahnya, tentu saja hal ini tidak dapat terjadi apabila tidak didukung dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga instansi-instansi terkait.Semoga saja hal tersebut benar -benar dijalankan oleh pemerintah dengan serius dan niat yang baik.
tinggi. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang pemerintahan dan terkesan tidak menentu atau dengan kata lain bisa kita sebut secara sporadis. hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang berdiri secara sendiri-sendiri. Sistem yang terbentuk secara sendiri-sendiri tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri.Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan redudansi data. Dimana akan membawa akibat kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan hal ini juga akan membawa akibat kepada berkurangnya efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
Dalam membangun suatu SIN yang ideal terdapat beberapa poin penting utama yang menunjang berjalannya Sistem Informasi Nasional yang baik dan
layak,berikut adalah beberapa poin penting yang menunjang berjalannya Sistem Informasi Nasional tersebut dengan baik:
1. Integrasi Sistem
Integrasi Sistem sebagai poin utama dalam penyusunan Sistem Informasi Nasional, menjadi kata kunci utama yang akan mendasari kerangka konseptual konsepsi pengembangan SISFONAS.Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun aplikasi. Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem menggunakan platform yang sama, melainkan bekerja sama secara simultan dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar belakang platform yang berbeda.
2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data – data primer yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain yang membutuhkan data serupa.Dengan data yang terstruktur dengan baik, diharapkan informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.
3.Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem Informasi Nasional.Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru yang lahir hampir setiap hari.Hal itu menjadi perhatian utama dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.
4.Aksesibilitas yang Tinggi
Aksesibilitas menjadi permasalah utama yang harus mendapat perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dapat saling
berkomunikasi, dan ini sangat diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia.
5 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang masih terbatas (Digital Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional yang ideal, perlu didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang luas.Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan kesenjangan digital (digital divide) yang besar,membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara tajam yang kemudian terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan – pedesaan.
6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik.Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Dukungan legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat pengembagan sistem secara ideal akan tercapai secara maksimal.
saya memiliki keyakinan yang sangat tinggi apabila pemerintah menjalankan 6 poin tersebut dengan baik, maka bukan hal yang mustahil indonesia akan menjadi negara besar yang memiliki Sistem Informasi Nasional yang sangat canggih dan merata di seluruh wilayahnya, tentu saja hal ini tidak dapat terjadi apabila tidak didukung dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga instansi-instansi terkait.Semoga saja hal tersebut benar -benar dijalankan oleh pemerintah dengan serius dan niat yang baik.
Monday, August 16, 2010
Kasus IT yang menarik: "keberadaan IT Forensic"
Saya memilih dan akan membahas topik tentang keberadaan IT forensic, karena IT forensic dapat saya kategorikan yang termasuk dalam kasus IT yang menarik. Jujur saja, saya baru tahu tentang istilah IT forensic beberapa waktu belakangan ini, tepatnya sih waktu maraknya kasus tentang pembajakan kartu ATM dengan menggunakan ATM skimmer, lalu beberapa stasiun TV memanggil pembicara yang berprofesi sebagai IT Forensic, sejak saat itu saya baru mengetahui bahwa adanya profesi "IT forensic". Saya kira ini akan menjadi sebuah bahasan yang menarik, ok, saya akan memulai dengan terlebih dulu membahas definisi dari IT forensic terlebih dahulu. pengertian dari IT forensic adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan proses pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan (security) sistem informasi serta proses validasinya berdasarkan metode yang akan digunakan. Dalam hal ini tidak sembarang orang dapat mendalami ilmu IT Forensic, karena seseorang yang mendalami IT Forensic harus merupakan orang yang ahli dalam bidang IT, tentu argumen ini cukup beralasan menurut saya, sebab dalam ilmu IT Forensic terdapat banyak Tools, dan orang yang berkompeten dalam penggunaan tools" ini adalah orang yang ahli dalam bidang IT. IT Forensic itu sendiri Bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta obyektif dari sebuah insiden / pelanggaran keamanan sistem informasi. Nah, setelah Fakta-fakta tersebut diverifikasi, maka fakta tersebut akan menjadi bukti- bukti (evidence) yang akan digunakan dalam proses hukum.
ok, berikut adalah Metodologi umum IT Forensic dalam proses pemeriksaan insiden sampai proses hukum:
1. Pengumpulan data/fakta dari sistem komputer (harddisk, usb-stick, log, memory-dump, internet, dll) – termasuk di dalamnya data yang sudah terhapus.
2.Mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dan menjaga integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik, penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma HASH untuk pembuktian / verifikasi.
3.Kemudian merunut kejadian (chain of events) berdasarkan waktu kejadian.
4.Lalu memvalidasi kejadian2 tersebut dengan metode “sebab-akibat”.
5.Mendokumentasi hasil yang diperoleh dan kemudian menyusun laporan.
6.Dan akhirnya ke proses hukum (pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dll.
Proses-proses dalam IT Forensic juga tidak terlepas dari penggunaan beberapa Hardware dalam mendukung keseluruhan proses dalam IT Forensic.
Berikut adalah daftar beberapa hardware yang sering digunakan dalam proses-proses IT Forensic:
– Harddisk IDE & SCSI kapasitas sangat besar, CD-R, DVR drives.
– Memori yang besar (1-2GB RAM, dan mungkin saja bisa lebih..).
– Hub, Switch, untuk mendukung keperluan LAN.
– Legacy hardware (8088s, Amiga, …).
– Laptop forensic workstations Software.
– Viewers (QVP http://www.avantstar.com/, http://www.thumbsplus.de/
– Erase/Unerase tools: Diskscrub/Norton utilities)
– Hash utility (MD5, SHA1).
– Text search utilities (dtsearch http://www.dtsearch.com/).
– Drive imaging utilities (Ghost, Snapback, Safeback,…).
– Forensic toolkits:
1.Unix/Linux: TCT The Coroners Toolkit/ForensiX
2.Windows: Forensic Toolkit
– Disk editors (Winhex,…).
– Forensic acquisition tools (DriveSpy, EnCase, Safeback, SnapCopy,…).
– Write-blocking tools (FastBloc http://www.guidancesoftware.com ) digunakan untuk memproteksi bukti-bukti.
Bidang IT Forensic memiliki beberapa Prinsip, prinsip-prinsip ini yang kemudian harus dicamkan betul-betul oleh seorang yang berprofesi sebagai IT Forensic.
Berikut adalah Prinsip-prinsip IT Forensic:
– Forensik bukan merupakan proses Hacking.
– Data yang didapat menjadi data yang sangat penting sehingga harus dijaga dan tidak boleh berubah.
– Membuat image dari HD / Floppy / USB-Stick / Memory-dump adalah prioritas tanpa merubah isi, kadang menggunakan hardware khusus.
– Image tsb yang diotak-atik (hacking) dan dianalisis – bukan yang asli.
– Data yang sudah terhapus membutuhkan tools khusus untuk merekonstruksi.
– Pencarian bukti dengan: tools pencarian teks khusus, atau mencari satu persatu dalam image-image yang diselidiki.
Nah, dari semua kajian tentang ilmu IT Forensic dapat disimpulkan bahwa,
IT Forensik:
– Ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan (misalnya metode sebab-akibat)
– Memerlukan keahlian dibidang IT ( termasuk diantaranya hacking) – dan alat bantu (tools) baik hardware maupun software Prosedur dalam Forensik IT.
ok, berikut adalah Metodologi umum IT Forensic dalam proses pemeriksaan insiden sampai proses hukum:
1. Pengumpulan data/fakta dari sistem komputer (harddisk, usb-stick, log, memory-dump, internet, dll) – termasuk di dalamnya data yang sudah terhapus.
2.Mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dan menjaga integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik, penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma HASH untuk pembuktian / verifikasi.
3.Kemudian merunut kejadian (chain of events) berdasarkan waktu kejadian.
4.Lalu memvalidasi kejadian2 tersebut dengan metode “sebab-akibat”.
5.Mendokumentasi hasil yang diperoleh dan kemudian menyusun laporan.
6.Dan akhirnya ke proses hukum (pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dll.
Proses-proses dalam IT Forensic juga tidak terlepas dari penggunaan beberapa Hardware dalam mendukung keseluruhan proses dalam IT Forensic.
Berikut adalah daftar beberapa hardware yang sering digunakan dalam proses-proses IT Forensic:
– Harddisk IDE & SCSI kapasitas sangat besar, CD-R, DVR drives.
– Memori yang besar (1-2GB RAM, dan mungkin saja bisa lebih..).
– Hub, Switch, untuk mendukung keperluan LAN.
– Legacy hardware (8088s, Amiga, …).
– Laptop forensic workstations Software.
– Viewers (QVP http://www.avantstar.com/, http://www.thumbsplus.de/
– Erase/Unerase tools: Diskscrub/Norton utilities)
– Hash utility (MD5, SHA1).
– Text search utilities (dtsearch http://www.dtsearch.com/).
– Drive imaging utilities (Ghost, Snapback, Safeback,…).
– Forensic toolkits:
1.Unix/Linux: TCT The Coroners Toolkit/ForensiX
2.Windows: Forensic Toolkit
– Disk editors (Winhex,…).
– Forensic acquisition tools (DriveSpy, EnCase, Safeback, SnapCopy,…).
– Write-blocking tools (FastBloc http://www.guidancesoftware.com ) digunakan untuk memproteksi bukti-bukti.
Bidang IT Forensic memiliki beberapa Prinsip, prinsip-prinsip ini yang kemudian harus dicamkan betul-betul oleh seorang yang berprofesi sebagai IT Forensic.
Berikut adalah Prinsip-prinsip IT Forensic:
– Forensik bukan merupakan proses Hacking.
– Data yang didapat menjadi data yang sangat penting sehingga harus dijaga dan tidak boleh berubah.
– Membuat image dari HD / Floppy / USB-Stick / Memory-dump adalah prioritas tanpa merubah isi, kadang menggunakan hardware khusus.
– Image tsb yang diotak-atik (hacking) dan dianalisis – bukan yang asli.
– Data yang sudah terhapus membutuhkan tools khusus untuk merekonstruksi.
– Pencarian bukti dengan: tools pencarian teks khusus, atau mencari satu persatu dalam image-image yang diselidiki.
Nah, dari semua kajian tentang ilmu IT Forensic dapat disimpulkan bahwa,
IT Forensik:
– Ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan (misalnya metode sebab-akibat)
– Memerlukan keahlian dibidang IT ( termasuk diantaranya hacking) – dan alat bantu (tools) baik hardware maupun software Prosedur dalam Forensik IT.
Subscribe to:
Posts (Atom)